Berita Terbaru

<< >>

HOT LINE PENGADUAN

PERINTAH HARIAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN Jl. VETERAN NO.11 JAKARTA   SURAT EDARAN NOMOR PAS-03.OT.02.02 TAHUN 2013                                                                                                                             TENTANG PERINTAH HARIAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN   1.     Tingkatkan Komitmen, Integritas, Profesionalisme, Inovasi dan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan; 2.    

MOU UNMER PASURUAN – LAPAS PASURUAN

Pada hari ini hari tanggal 14 Februari 2013 telah ditanda-tangani oleh Dekan Fakultas Hukum & Kalapas Pasuruan yaitu : Nota Kesepakatan ( MOU ) bersama tentang Penyelenggaraan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Universitas Merdeka Pasuruan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pasuruan

DZIKIR PENCANANGAN PEMASYARAKATAN GETTING TO ZERO HALINAR DAN HIV/AIDS

Lapas Klas IIB Pasuruan Mengadakan Berdo’a Bersama, Sholawat Nabi & Dzikir untuk mensukseskan Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Pencanangan Pemasyarakatan Getting to Zero Halinar dan HIV/AIDS. Dzikir, doa dan sholawatpun berkumandang guna mendekatkan diri pada Allah SWT agar hati kita menjadi tenang dan kita diberikan kekuatan &

Pelantikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pasuruan

Pelantikan Eselon IV oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pasuruan dihadiri oleh Kepala UPT se Korwil Malang

HOT LINE PENGADUAN

HOT LINE PENGADUAN

HOT LINE PENGADUAN

lapaspasuruan
HOT LINE PENGADUAN

HOT LINE PENGADUAN

PERINTAH HARIAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jl. VETERAN NO.11

JAKARTA

 

SURAT EDARAN

NOMOR PAS-03.OT.02.02 TAHUN 2013

                                                                                                                           

TENTANG

PERINTAH HARIAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

 

1.     Tingkatkan Komitmen, Integritas, Profesionalisme, Inovasi dan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan;

2.     Bekerjalah dengan ikhlas dan itikad baik dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemenuhan hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.     Laksanakan Kode Etik Petugas Pemasyarakatan;

4.     Wujudkan budaya kerja yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

5.     Tingkatkan kewaspadaan terhadap adanya gangguan keamanan dan ketertiban baik dari internal maupun eksternal;

6.     Ciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman, dengan membina hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara petugas, masyarakat, Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

 

Jakarta, 12 Februari  2013

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

 

 

 TTD

 

 

MOCHAMAD SUEB

NIP.19540726 197709 1 001


MOU UNMER PASURUAN – LAPAS PASURUAN

Pada hari ini hari tanggal 14 Februari 2013 telah ditanda-tangani oleh Dekan Fakultas Hukum & Kalapas Pasuruan yaitu : Nota Kesepakatan ( MOU ) bersama tentang Penyelenggaraan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Universitas Merdeka Pasuruan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pasuruan

DZIKIR PENCANANGAN PEMASYARAKATAN GETTING TO ZERO HALINAR DAN HIV/AIDS

lapas4lapas2

Lapas Klas IIB Pasuruan Mengadakan Berdo’a Bersama, Sholawat Nabi & Dzikir untuk mensukseskan Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Pencanangan Pemasyarakatan Getting to Zero Halinar dan HIV/AIDS. Dzikir, doa dan sholawatpun berkumandang guna mendekatkan diri pada Allah SWT agar hati kita menjadi tenang dan kita diberikan kekuatan & kemudahan di dalam  dalam menjalankan Tugas Pemasyarakatan untuk mengabdi pada Negara dan Bangsa. 

Pelantikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pasuruan

CIMG1190

Pelantikan Eselon IV oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pasuruan dihadiri oleh Kepala UPT se Korwil Malang

Kemenkumham Mendapatkan Penghargaan Dari KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Penelitian dan Pengembangan melakukan survey integritas Sektor Publik 2012. Dalam pemaparan oleh tim yang diketua oleh ibu Ratna dari KPK, survey dilakukan di 33 kota seluruh Indonesia dalam hal ini ibu kota propinsi. Survey ini untuk mengetahui tingkat kepuasaan masyarakat atas pelayanan publik yang dikelola masing-masing instansi. Penelitian dan survey ini juga untuk mengetahui sejauh mana integeritas dalam pelayanan yang standarisasinya sudah ditentukan oleh KPK. Jadi survey ini dilakukan dengan metodologi dan parameter yang jelas ukurannya kata Ratna. Indikator penilaian survey ini sangat ketat, mulai apakah dalam pelayanan publik menerima uang tambahan, apakah pelayanan yang dilakukan susah? Apakah perantara atau calo dalam pemberian layanan ini banyak? Bagaimana calo beroperasi dalam pelayanan ini ?

Dalam pemaparan ini juga dihadari 2 orang pimpinan KPK, Busyro Moqodas dan bambang Widjajanto juga dijelaskann bahwa survey ini untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam arahannya pimpinan KPK juga memberikan beberapa arahan tentang pencapaian yang telah dilakukan masing-masing instansi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Bambang Widjajanto juga berharap hasil ini tidak menjadikan kita puas dan akan terus berusaha mencari metodologi yang efektif dalam pencegahan tindak pidana korupsi, karena masing-masing instansi tidak berdiri sendiri dalam memberikan pelayanan publik, ada saling keterkaitan yang perlu dipahami bersama. Karena tidak mungkin dengan pegawai yang sedikit, beban pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan sendiri oleh KPK. Dalam pemaparan dijelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan rangking 1 (satu) dalam survey kepuasaan masyakat terhadap pelayanan publik untuk instansi vertikal. Dalam daftar yang dikeluarkan oleh KPK, Kementerian Hukum dan HAM berada diatas Kepolisian dan Mahkamah Agung. Penghargaan hasil Survey terbaik ini diterima oleh Bambang Rantam Sariwanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang langsung diserahkan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto.